PADANG – 7 SEPTEMBER 2024 - Pengurus organisasi Kolaborasi Jurnalis Indonesia “KJI” kunjungi Dewan Penasehat DPP-KJI yang tidak lain adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar). Yakni,  Letnan Kolonel Laut (Purn.) Dr. H. Fauzi Bahar Datuak Nan Sati, M.Si.  

Dalam pertemuan, sesuai dengan kapasitasnya sebagai penasehat Fauzi mengajak pengurus KJI yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah KJI Sumbar, agar dapat berperan aktif untuk kemajuan Kota Padang, khususnya Sumbar.

Fauzi, sosok yang selalu mendengungkan pondasi agama tatkala menjadi walikota dua periode di Kota Padang, telah dirasakan kehadiranya oleh masyarakat. Bahkan program wajib berjilbab bagi wanita telah jadi percontohan di Sumbar maupun Nasional. 

Sebagai sosok pemimpin yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sama kita ingat ketika gempa dasyat meluluhlantakan Kota Padang, Fauzi Bahar dengan gagah berani menuju RRI menyelamatkan warganya yang kala itu panik dan ketakutan.

Kepedulian terhadap nagari, anak dan kemenakan, tertanam kuat dihati Fauzi Bahar sang pencetus Asmaul Husna. Agama dan adat yang menjadi Filosofis Minang,  ia pegang teguh. Karena komitmennya itulah Fauzi Bahar dipercaya menjadi Ketua LKAAM Sumbar.

Kini, pilgub dan pilkada bakal digelar di Sumbar. Kota Padang, sebagai ibukotanya Sumbar tengah menanti sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan kearah lebih baik. Begitu juga dengan Sumbar.

Menyingkapi hal ini, sebagai Ketua LKAAM yang peduli terhadap Ranah Minang, Fauzi barharap agar Sumbar dipimpin oleh orang yang benar-benar mempuyai visi-misi membawa Sumbar kearah lebih baik, bukan sebaliknya. Begitu juga dengan Kota Padang, serta derah lain yang ada di Sumbar.

“ Kedepannya kita berkeinginan supaya Sumbar, dan Kota Padang bisa menjadi lebih baik. Agar terealisasi tentu pemimpinnya mesti bijaksana dan tegas, serta berkomitmen membawa perubahan,”harap Fauzi, dalam diskusinya dengan pengurus organisasi kewartawanan KJI, yang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nya berada di Kota Padang.

Turut hadir dalam pertemuan, Andarizal Ketua Pendiri KJI, Peter Prayuda Ketua DPW-KJI Sumbar, Basril Basyar Dewan Kehormatan KJI, Windoe Reganda Ketua Regional 2, Eka Yunita Sari Bendahara Umum KJI, Devrizaldy, S.Pt, MM, C.Med Ketua Bidang Internasional & Hub Antar Lembaga, Zulfadli Ketua Bidang Organisasi Umum & Humas, Gusni Ketua Bidang Sosial & Budaya, serta beberapa anggota KJI lainnya.  **

PADANG - Bakal calon Walikota Padang periode 2024-2029 Fadli Amran  menyampaikan komitmennya tidak akan bermain proyek meminta  fee sekian persen dari proyek- proyek yang dikerjakan di wilayah kota Padang.

Hal itu disampaikan Fadli Amran ketika menyampaikan visi misinya untuk maju sebagai calon walikota Padang periode 2024-2029 kepada wartawan yang tergabung dalam Kolaborasi Jurnalis Indonesia ( KJI) di salah cafe di kawasan jl Ahmad Dahlan tadi siang.

Sebagai putra yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Padang, Fadli Amran ingin memberikan contoh kepada bawahan dan pegawai di lingkungan kota Padang agar bisa bekerja bersih dan profesional.

"Tidak main proyek mengatur tender dan menentukan pemenang dan akhirnya mendapatkan "fee" dari hasil proyek tersebut" tegas Fadli.

Sebagai anak muda, Fadli ingin memberikan contoh dan memulai komitmen dan keteladanan dari diri ia sendiri. " Saya berjanji, tidak akan minta-minta fee seperti yang mungkin terjadi di berbagai daerah dan instansi saat ini, " kata Fadli 

Ada yang mengatakan untuk pekerjaan tanpa tender atau PL, kontraktornya harus keluarkan 20 persen dana dari nilai proyek dan untuk proyek biasa 2,5 persen. " Saya jamin hal itu tidak akan saya lakukan bila terpilih jadi walikota, "sebut Fadli.

Kepada kepala- kepala dinas dan pimpro saya akan sampaikan komitmen itu. Bagi yang tidak sanggup,silahkan mundur, tidak bergabung dengan saya, katanya.

Selain menyampaikan komitmennya, Fadli juga menyampaikan visi dan misinya yang intinya meningkatkan kolaborasi terhadap segala potensi yang dimiliki kota Padang.

Sebuah visi tentu mencakup banyak hal dan persoalan mendasar di kota Padang. Ia menyebutkan bagaimana membangun " smart city" kota pintar.

Smart city melingkupi berbagai hal, masalah lingkungan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, mobilitas dan aspek penting lainnya.

Fadli mengurai poin- poin "smart city" seperti yang dikembangkan kota-kota besar di Indonesia. Ia juga bicara terkait kearifan lokal budaya dan agama.

Pertemuan Fadli dengan kalangan wartawan berlangsung hangat dan bersemangat. Berbagai persoalan kota diangkat dalam pertemuan, termasuk juga tawuran massal . ( bb).

PADANG - 25 AGUSTUS 2024 - Organisasi Kewartawanan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) terus melakukan pengembangan sayap. Untuk wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, plang merek KJI bakal terpajang, ini strukturnya.

Ketua, NedhyRoss Glandazz Sy Ikat, SE

Wakil Ketua 1 Dirmanto

Sekretaris, Noor Yuriani Sy Ikat

Wakil Sekretaris, Evie Sy Ikat, Spd., Mpd.

Bendahara, Junai Metal Ketab

Siwo : Rusna Levia Hikelman

Anggota, NR Ellanx militan, Icho Dhian Putra

Dalam hal ini, sekretaris jenderal KJI Herman Tanjung berharap kepada calon pengurus KJI yang ada di Kabupaten Barito Selatan, semoga bisa menjalankan amanah dan patuh serta tunduk pada aturan yang tertuang dalam AD ART KJI.

“Saya berharap kepada rekan-rekan KJI yang ada di Barito Selatan semoga bisa menjaga amanah. Pasang plang merek KJI di sekretariat. Mari bersama kita besarkan organisasi ini, teruslah berinovasi untuk kemajuan negeri yang sama-sama kita cintai, harap Herman. **

PADANG - 19 AGUSTUS 2024 - Setelah melaksanakan pengukuhan terhadap pengurus organisasi kewartawanan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). Maka, ketentuan tentang memiliki Kartu Tanda Anggota KJI wajib. Hal ini ditegaskan oleh Andarizal Ketua Founder KJI.

Bagi seluruh pengurus baik DPP, DPW dan DPC KJI yang ada di seluruh tanah air wajib memiliki KTA-KJI. Sebab, KTA-KJI adalah sebagai tanda pengenal dan juga sebuah pernyataan keikutsertaan sebagai anggota yang syah. 

Jadi, hanya pengurus dan anggota yang memiliki KTA-KJI yang diakui. Intinya, jika tidak memiliki KTA-KJI meskipun sudah mendapatkan surat mandat dari pengurus bukan anggota KJI, tegasnya.

“Dalam hal KTA, masing masing pengurus ada nomor registrasinya, mulai dari DPP, DPW, DPC serta anggota ada nomor registrasi dan juga Barcode. Kemudian, nama mereka ada di Box redaksi website resmi KJI yakni, kolaborasijurnalisindonesia.com, jika nama pengurus dan anggota tidak ada di website bukan anggota KJI,” jelasnya.

Kemudian harapnya, sebagai organisasi kewartawanan, diminta kepada pengurus dan juga anggota KJI wajib untuk mentaati kode etik profesi jurnalis. Maka dari itu, bersama kita menjaga marwah organisasi.

SUMBAR - Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), sebuah inisiatif yang bertujuan mengangkat standar jurnalisme di Tanah Air, bakal segera merambah ke Sulawesi Selatan. 

Founder KJI, Andarizal, mengumumkan bahwa, organisasi tersebut telah resmi berdiri dan memperoleh legalitas hukum untuk beroperasi.

KJI didirikan dengan tujuan utama untuk menyatukan para jurnalis dari berbagai media di Indonesia dalam upaya mempromosikan keberagaman perspektif dan meningkatkan kualitas pemberitaan yang berkualitas dan beretika. 

Dalam pernyataannya, di Padang, Kamis, 4 Juli 2024, Andarizal menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan integritas jurnalistik yang menjadi landasan utama KJI.

"Sulawesi Selatan dipilih sebagai langkah awal ekspansi KJI karena potensi besar yang dimiliki dalam dunia jurnalisme lokal. Kami percaya kolaborasi dengan jurnalis-jurnalis handal di daerah Sulawesi akan memperkaya narasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ujarnya.

Sebagai sebuah wadah perhimpunan jurnalis, KJI juga berkomitmen untuk melindungi kebebasan pers dan memberdayakan jurnalis agar dapat berkembang secara profesional. 

Program-program pelatihan, workshop, dan pertemuan rutin antarjurnalis akan menjadi bagian dari upaya KJI dalam membangun komunitas jurnalis yang kuat dan berintegritas.

Diharapkan kehadiran KJI di Sulawesi Selatan dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat industri jurnalisme regional serta menginspirasi generasi muda untuk terlibat aktif dalam dunia pers.

Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) siap berkontribusi dalam menghadirkan pemberitaan yang bertanggung jawab dan beretika di Sulawesi Selatan, sesuai dengan moto mereka: "Kolaborasi untuk Jurnalisme Berkualitas".(*)

PADANG - Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyatakan siap bersinergi dengan organisasi kewartawanan KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia), hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

"Kami menyambut baik kehadiran KJI, dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat membuka ruang selebar - lebarnya kepada KJI untuk bersinergi," ungkap Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan dalam pidatonya pada pengukuhan kepengurusan DPP, DPW - KJI Sumbar, dan DPC KJI Kab/Kota seSumbar, Sabtu (29/06/2024), yang bertempat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center (Lantai I).

Kombes Pol Dwi Sulistyawan juga mengapresiasi lahirnya organisasi kewartawanan KJI yang berskala nasional, dan berbasis di Sumatera Barat.

"KJI, organisasi yang berskala nasional dan berkantor utama (berbasis) di Sumatera Barat, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Tentu saja hal ini bukan main-main," sebut Dwi Sulistyawan.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan berharap, sinergi yang dilakukan nantinya dapat membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat yang membutuhkan informasi aktual, berimbang, nyata dan mencerdaskan.

"Meroketnya perkembangan informasi di media-media sosial yang bersumber dari warga net, yang tidak memiliki standar (5 W, 1 H) dalam penyampaian informasi seperti seorang jurnalis tidak dapat dielakkan, karena ini bahagian dari dampak perkembangan teknologi informasi.

"Informasi yang bersumber dari warga net di media sosial belum dapat dipastikan kebenarannya, hal ini tentu membuka ruang timbulnya opini liar di masyarakat. Dan kami berharap KJI melalui anggota - anggotanya dapat berperan aktif disini, untuk mencegah informasi yang bernuansa hoax dan merugikan," harap Dwi Sulistyawan.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Ir. Basril Basyar. MM, menyebutkan organisasi kewartawanan yang berbasis di daerah sebelumnya telah pernah berdiri didaerah lain.

"Tidak KJI saja, sebelumnya organisasi kewartawanan yang berbasis di daerah telah pernah berdiri," sebut tokoh Pers ini pasca melakukan pengukuhan kepengurusan DPP, DPW KJI Sumbar dan DPC KJI Kab/kota seSumbar.

Basril Basyar berharap KJI mampu berkontribusi nyata dalam memperkuat benteng pers yang kerap mendapat ancaman dari kepentingan oknum-oknum.

Tokoh Pers Sumatera Barat ini juga mengingatkan tidak mudah dalam mengembangkan organisasi yang baru didirikan.

"Kepengurusan KJI harus berjuang ekstra keras, karena akan banyak tantangan kedepannya, tidak mudah mengembangkan organisasi yang baru berdiri. Semoga KJI mampu menjadi konstituen Dewan Pers secepat mungkin, yang memenuhi persyaratan utama, yakni memiliki perwakilan 50 % + 1 dari jumlah keseluruhan Provinsi (38 Provinsi) se Indonesia," pesan Dr.Ir.Basril Basyar, MM.

Sementara itu, Denni Handani, mewakili pendiri KJI menjelaskan kelahiran KJI mengukir sejarah  baru bagi penggiat pers di Sumatera Barat.

"Kelahiran KJI mengukir sejarah  baru bagi penggiat pers di Sumatera Barat. Karena saat ini organisasi kewartawanan yang insyaallah, berskala nasional, telah ditetaskan di Ranah Minang yang kita cinta ini," ucapnya.

Lebih lanjut Denni Hand menjelaskan "dengan visi dan misi KJI yang luhur, kami siap menjadi garda terdepan, sebagai pilar keempat, penyeimbang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

"Untuk itu, diusia yang masih sangat muda ini, kami sangat mengharapkan doa masyarakat Sumbar.

Denni Hand juga mengucapkan selamat kepada Ketua dan kepengurusan DPP, DPW dan DPC yang dikukuhkan. Kami yakin saudara-saudara akan dapat melaksanakan program-program organisasi dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab," harapnya. (KJI/dn)

PADANG - 29 JUNI 2024 - Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) masa bakti periode 2024 - 2027 telah resmi dikukuhkan oleh Ir. Basril Basyar, MM Dewan Kehormatan Organisasi KJI. Prosesi pengukuhan dan penyerahan bendera petaka simbol organisasi tersebut berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Kota Padang, provinsi Sumatera Barat.

Setelah resmi dikukuhkan, Ketua DPP-KJI Jongguk Maransi Siagian, kemudian langsung mengukuhkan kepengurusan Dewan Pempinan Wilayah (DPW) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dikomandoi oleh Peter Prayuda, Sukra Rahmat Putra S.Kom Sekretaris dan Bendahara Ridwan Syafriandi S.IP.

Hadir diacara pengukuhan yakni, Pejabat Pemprov Sumbar yang mewakili Gubernur, Kapolda Sumbar, mewakili Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Kapolresta Padang, mewakili Kasi Humas Polresta Padang Ipda Yanti Delfina, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang, Wismelliar Teinike Yulvera, mewakili Kepala Diskominfo Padang, serta beberapa LSM yang ada di Kota Padang.

Mewakili Kapolda Sumbar, Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, dalam berbagai kesempatan mengajak insan pers untuk senantiasa mendukung program Pemerintah dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik demi citra, kredibilitas dan integritas wartawan.

Atas nama Polda Sumbar, saya mengucapkan selamat kepada pengurus KJI yang dikukuhkan. Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa arah organisasi lebih baik”.

Selain itu, apabila ada permasalahan antara wartawan dan anggota personel kepolisian dibawah jajaran Polda Sumbar yang bertikai. Kemudian, ada rekomendasi dari wadah organisasi kewartawanan KJI yang akan segera kami tindaklanjuti, ujar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

Pada kesempatan tersebut, Deni Handani, salah seorang pendiri KJI memaparkan awal mula berdirinya organisasi kewartawanan itu hingga bisa berbadan hukum dengan, SK. Menkumham Republik Indonesia No AHU. 0011133.AH.01.07.TAHUN 2023. (Akte Pendirian Tanggal 25 November 2023 No. 35), NPWP – 01.927.644.3-201.000. Tidak semudah membalikan telapak tangan. 

Kemudian, keberadaan KJI merupakan sejarah bagi kita insan pers Sumbar. Sebab, satu-satunya organisasi pers DPP-nya ada di Sumbar hanya KJI. Untuk itu, dengan telah terselenggaranya proses pengukuhan ini, kalau tadi KJI merekrut anggota, kedepannya KJI yang akan dilirik anggota, harapnya.

Terpisah, Andarizal Ketua Pendiri KJI meminta kepada semua pengurus yang telah dikukuhkan supaya lebih serius lagi melakukan pengembangan sayap organisasi, jangan hanya berpangku tangan. Sebab, target kita ke Dewan Pers,” jelasnya.

Andarizal juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan kontribusinya terhadap acara pengukuhan kepengurusan organisasi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). “Saya, selaku ketua pendiri KJI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” katanya. ***